Lokernusa

Deforestasi Hutan Menuju Gurun Kalimantan

Hutan Kalimantan adalah rumah besar bagi jutaan ekosistem berharga, langka dan sarat akan manfaat. Bukan lagi sekedar sekumpulan pepohonan

Hutan sebagai bagian dari alam kehidupan seolah terus tergerus oleh majunya pembangunan. Apalagi dalam hitungan waktu, Kalimantan akan terus bersolek menjadi Ibu Kota Negara Republik Indonesia. 

Sejak enam bulan pertama di tahun 2019 saja misalnya, dari kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di 28 provinsi dengan total 135.749 hektar pada akhir Juli 2019 tercatat Kalimantan menyumbang asap dan porsi terbesar dari kebakaran hutan yaitu sebesar 12,4 persen atau 16.892 hektar luasan lahan.

Lebih detail lagi, seluruh Kalimantan menyumbang itu semua. Dengan Luas kebakaran tertinggi terjadi di Kalimantan Selatan dengan 4.670 hektar, Kaltim berada di urutan kedua tertinggi dengan luas hutan yang terbakar mencapai 4.430 hektar, Kalimantan Tengah berada di urutan ketiga dengan 3.618 hektar, urutan ke empat Kalimantan Barat 3.315 hektar, dan Kalimantan Utara 859 hektar yang menempatnya di urutan kelima.

Laju Deforestasi Hutan Kalimantan
Laju Deforestasi Hutan Kalimantan

Deforestasi, Menuju Gurun Kalimantan

Hutan Kalimantan adalah rumah besar bagi jutaan ekosistem berharga, langka dan sarat akan manfaat. Bukan lagi sekedar sekumpulan pepohonan. Dalam dimensi lainnya, hutan juga berfungsi sebagai penjaga kesucian kalimantan dari kearifan lokal dan keluhuran budaya aslinya, karena di hutan-hutan lah suku-suku pedalaman Dayak hidup lestari, berdampingan bersama hijau dan asrinya hutan. Seperti kita ketahui, hutan Kalimantan dengan luas 40,8 juta hektar juga merupakan paru-paru terbesar bagi makhluk di dunia.

Namun sayangnya, hilangnya hutan akibat dari ulah manusia atau yang kita kenal sebagai deforestasi, terjadi begitu cepat di Kalimantan.  Laporan  WWF tahun 2016 menyebutkan sebutkan bahwa Kalimantan dalam keadaan yang sangat bahaya. Hal ini disebabkan oleh kehilangan ekosistem utamanya. Ekosistem yang dari masa lampau menjadi sesuatu yang penting bagi kehidupan dan perekonomian masyarakat, bukan hanya bagi orang Kalimantan sendiri, bahkan bagi negara tetangga seperti Brunei dan Malaysia.

Masih dalam laporan yang sama, dari total sekitar 74 juta hektar hutan pada 2015, sebanyak 55 persennya bukan lagi hutan. Dengan kata lain telah berubah menjadi lahan pemukiman, perkebunan, dan tambang. Bahkan WWF memperkirakan Kalimantan akan kehilangan sebanyak 75 persen hutannya pada tahun 2020.

Laju deforestasi hutan ini menambah catatan kelam bangsa kita yang pernah tercatat sebagai negara yang laju kerusakan hutannya tercepat di dunia dalam Guiness Book of The Record. Tentu ini bukan sebuah catatan prestasi yang baik apalagi untuk dibanggakan.

Jika deforestasi terus terjadi bahkan semakin cepat, maka tak mustahil kita akan melihat Kalimantan menjadi Gurun Kalimantan, seperti Gurun Sahara dan gurun-gurun lainnya yang ada di Dunia.

Hukum Tebang Pilih

Dari tahun ke tahun kita disuguhkan lambatnya aparat hukum dalam menangani permasalahan hutan serta sanksi hukuman yang ringan. Ini merupakan problem yang menjadi penyebab utama berulangnya kasus pembakaran hutan dan lahan 

Ditinjau dari aspek materil, perkara hukum kebakaran hutan dan lahan juga terbilang masih lemah, terutama pada hukum acara dan prosedur dalam memproses perkara perdata maupun pidana korporasi pelaku pembakaran hutan atau lahan.

Belum lagi ditambah banyaknya penegak hukum yang hanya mengandalkan bukti materil, dan tidak siap ketika dihadapkan untuk menjawab sanggahan dari pembela pembakar hutan terutama yang dilakukan oleh perusahaan atau korporasi besar, yaitu terkait pembuktian dampak kerusakan terhadap lingkungan dan kualitas tanah. Ini yang kemudian membuat banyak dakwaan pidana hanya mentok di hukuman penjara dalam hitungan bulan dan denda ringan di bawah kisaran Rp 10 miliar, dan yang terkena sanksi pun bukan pemilik perusahaan, beberapa berita yang santer kita baca malah sebaliknya, peladang biasa yang terkena sanksi hukuman.

Belum lagi persoalan lainnya yaitu perlakuan dari penegak hukum yang berbeda. Padahal jika ditinjau dari peristiwa hukumnya, pembakaran hutan dan lahan oleh individu maupun korporasi perusahaan itu terjadi di lokasi yang sama, namun penegak hukum memperlakukannya berbeda.

Komitmen Melestarikan Hutan

Berkurangnya luasan dan kualitas hutan di Kalimantan Tengah menjadi ancaman serius bagi berbagai jenis flora - fauna langka, ekosistem, serta kita semua. Hutan selayaknyalah mendapat perhatian khusus dan menjadi satu dari kesekian komitmen para pemimpin di Kalimantan.

Beberapa komitmen tersebut setidaknya mencakup tiga hal prinsip. Pertama, komitmen untuk menerapkan green economy. Yaitu sebuah konsep untuk membangun sistem ekonomi hijau untuk memastikan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang dan berkelanjutan. Bentuk ekonomi hijau ini antara lain adalah pemanfaatan hasil hutan yang berkelanjutan, wisata hijau dengan basis hutan, hingga pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang bertanggung jawab dengan alam dan warga sekitar perkebunan.

Kedua, kewajiban akan hutan konservasi dan memulai mengurangi izin sebanyak mungkin terhadap perusahaan yang membutuhkan lahan dalam skala besar. Hal ini merujuk pada berbagai data yang menyebutkan luasan lahan perkebunan kelapa sawit bahkan bisa mencpai sepetiga dari total lahan hutan dalam satu provinsi.

Ketiga, yaitu komitmen kebijakan terhadap penaikkan anggaran bagi kegiatan penanggulangan dan penjagaan kawasan hutan dari pembakaran lahan, disertai dengan kebijakan tegas untuk memberikan sanksi tanpa pandang bulu kepada oknum terutama perusahaan korporasi yang menjadi pelanggar.

Terakhir, komitmen dan ikhtiar serius para pemimpin di Kalimantan tentulah sangat kita nantikan. Agar hutan yang indah nan suci ini tak terus menerus menjerit dan kesakitan. Karena hutan Kalimantan adalah paru-paru dunia, masa depan Indonesia, dan masa depan kita semua. 


Opini merupakan tulisan kiriman dari pembaca Kalimantana, isi tulisan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.